Kementerian Hukum dan HAM RI Membuka Pendaftaran CPNS Tahun 2021

Jakarta, Penasriwijaya.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenkumhamRI) memanggil putra putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi insan pengayoman sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada tahun 2021 ini, Kemenkumham membuka pendaftaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan jumlah formasi sebanyak 4.558 orang. Terdiri dari 253 formasi tenaga kesehatan dan 4.305 formasi tenaga teknis.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menjelaskan,” formasi tenaga kesehatan diperuntukkan bagi jabatan dokter, perawat, dan bidan.

“Sementara itu formasi tenaga teknis diperuntukkan bagi jabatan pranata komputer, analis hukum, dan pembimbing kemasyarakatan bagi jenjang pendidikan D-3, S-1, dan S-2. Ada pula jabatan penjaga tahanan serta pemeriksa keimigrasian bagi jenjang pendidikan SMA,” terang Sekjen Kemenkumham.

Lebih lanjut, Sekjen menyampaikan bahwa Kemenkumham membuka formasi umum, formasi lulusan terbaik atau cumlaude, dan formasi disabilitas. Peserta yang memilih formasi cumlaude akan memiliki persyaratan tersendiri. Demikian juga, bagi para penyandang disabilitas.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui peserta untuk dinyatakan lulus seleksi CPNS. Pertama, peserta dapat melakukan pendaftaran secara online melalui laman, sscasn.bkn.go.id pada 30 Juni – 21 Juli 2021. Pada tahap ini, peserta diwajibkan membuat akun. Setelah berhasil membuat akun, peserta mengikuti seleksi administrasi dengan mengunggah dokumen sesuai persyaratan untuk diverifikasi oleh panitia,” terangnya.

“Seiring dengan diselenggarakannya pendaftaran online, tahap proses seleksi admnistrasi dan pengumumannya dilaksanakan sekitar tanggal 28 – 29 Juli 2021. Para calon peserta dapat secara langsung melihat apakah mereka lolos seleksi administrasi atau tidak, dalam kurun waktu tersebut. Bagi calon peserta yang tidak lulus seleksi administrasi, diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan pada kisaran tanggal 30 Juli sampai 01 Agustus 2021. Panitia akan memberikan jawaban sanggah sekitar tanggal 30 Juli – 08 Agustus 2021,” imbuhnya.

“Untuk menghindari permasalahan dalam masa pendaftaran dan seleksi administrasi, disarankan sebelum mendaftar di laman BKN, calon peserta terlebih dahulu membaca secara detil dan seksama terkait berbagai syarat dan ketentuan yang diperlukan di laman cpns.kemenkumhan.go.id. Hal ini untuk menghindari calon peserta gugur dalam proses seleksi administrasi. Persyaratan yang disampaikan dalam laman BKN adalah persyaratan secara umum. “Bagi para pelamar CPNS Kemenkumham, secara spesifik persyaratan ada dalam laman cpns.kemenkumham.go.id. Apabila tidak teliti, calon peserta bisa gugur dalam tahap seleksi administrasi.

Tahap berikutnya adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperkirakan tanggal 25 Agustus – 04 Oktober 2021 dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Materi soal yang diujikan saat SKD adalah Tes Intelejensi Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Hasil SKD akan diumumkan kira￾kira tanggal 17 – 18 Oktober 2021.

Peserta yang dinyatakan lulus SKD selanjutnya akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang terdiri dari CAT, Ujian Praktek dan Wawancara (bagi pelamar Non-SLTA) dan Tes Kesamaptaan, Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (bagi pelamar SLTA).

Adapun tanggal pelaksanaannya akan diinfokan melalui laman resmi cpns.kemenkumham.go.id. Tahap terakhir adalah tahap yang paling ditunggu-tunggu peserta tes CPNS, yaitu tahap pengumuman.

Kelulusan CPNS Kemenkumham 2021 diumumkan sekitar tanggal 18 -19 Desember 2021. Masyarakat diberikan waktu untuk masa sanggah pengumuman akhir dariseleksi CPNS antara tanggal 20 – 22 Desember 2021. Panitia akan memberikan jawaban sanggah pada 20 – 29 Desember 2021, dan pengumuman akhir yang bersifat final dikeluarkan sekitar tanggal 30 – 31 Desember 2021.

Untuk mendapatkan kader yang berkualitas dan berintegritas, Kemenkumham berkomitmen menyelenggarakan seleksi CPNS secara profesional dan akuntabel. Peserta dihimbau untuk tidak percaya pada pihak – pihak manapun yang menawarkan bantuan dengan imbalan, karena setiap peserta akan dinilai berdasarkan kemampuannya masing – masing.

“Jika ada pihak yang menawarkan bantuan bisa meluluskan peserta, jangan percaya. Saya pastikan itu bohong,” tegas Sekjen.

Peserta dan masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi jalannya proses seleksi dengan memberikan laporan pengaduan kecurangan ke nomor layanan pengaduan 0812 8875 1988.

“Proses seleksi dapat dipantau oleh publik. Kalau ada kecurigaan terjadi kecurangan, silahkan laporkan pada nomor layanan pengaduan yang ada. Akan kami tindak lanjuti,” tuturSekjen.

Peserta juga diharapkan berhati – hati dengan peredaran informasi – informasi tentang seleksi CPNS Kemenkumham yang tidak akurat, karena akan merugikan peserta sendiri. Pasalnya, pada momen ini banyak akun media sosial tidak resmi yang turut menyebarkan informasi.

Hati – hati juga terhadap laman atau akun fake (palsu) yang namanya dibuat mirip/identik dengan akun atau laman resmi milik kemenkumham. Panitia hanya memberikan informasi
resmi terkait seleksi CPNS di laman cpns.kemenkumham.go.id, serta akun IG@cpns.kumham dan akun @kemenkumhamri yang sudah centang biru,” pungkas Sekjen. (Tim/Ril/PSJ)

Berikan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Kemenkumham Ajukan Anggaran Kepada Komisi III DPR RI

Jakarta – Penasriwijaya.com Kementerian Hukum dan HAM ajukan anggaran sekitar 55 milyar rupiah pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2022 untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (07/06/2021) siang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rebuplik Indonesia (RI) Jakarta.

“Kementerian Hukum dan HAM ajukan program Bantuan Hukum Litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp47.872.000.000 dan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp8.493.320.000 di 33 Provinsi,” ujar Eddy.

Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tersebut pada pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan merekrut Organisasi Bantuan Hukum yang diseleksi terlebih dahulu.

Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI. Benny K. Harman dari Fraksi Demokrat

Dirinya menyatakan bahwa anggaran Pembinaan Hukum Nasional seharusnya lebih diprioritaskan. “Tapi kenapa anggaran BPHN lebih kecil dari Pemasyarakatan?,” tanyanya.

Hal senada juga disampaikan Mohamad Rano Alfath dari Fraksi PKB. “Program Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ini bagus. Kalau bisa dibesarkan lagi anggarannya,” ucap Rano.

Kriteria masyarakat miskin pada bantuan hukum tersebut berdasar pada UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yang salah satunya dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.

“Prosedurnya adalah calon Penerima Bantuan Hukum atau Pemohon Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan dokumen identitas, SKTM, dan dokumen perkaranya,” ujar Kepala Bidang Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dwi Rahayu Eka Setyowati pada kesempatan terpisah.

Sementara itu, Bantuan Hukum Non Litigasi nantinya akan diterapkan pada sembilan program kegiatan. “Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi terdiri dari Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi Kasus, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan di Luar Pengadilan, dan Drafting Dokumen Hukum,” papar Dwi.

Selain Penegakan Hukum Nasional, poin lain dalam Prioritas Nasional ke-7 adalah Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Penegakan Hukum Nasional, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Sementara itu Prioritas Nasional lainnya adalah memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. (Tim/PSJ)

Dirilis oleh:
Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Kementerian Hukum dan HAM

HAMBAT HIV/AIDS DI PAPUA,SATGAS YONIF R 300 GELAR ADVOKASI DI KEEROM

Jakarta, Penasriwijaya.com – Untuk meningkatkan pentingnya perlindungan bahaya penyebaran HIV/AIDS, Satgas Raider 300 bersama Pemda Kabupaten Keerom menggelar berbagai kegiatan pada peringatan Hari AIDS Sedunia.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Yonif Raider 300/Bjw Letkol Inf Ary Sutrisno, S.IP., dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Keerom, Papua, Minggu (01/12/2019).

Ary mengatakan, peringatan Hari AIDS sedunia yang diselenggarakan Pemda ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS, karena penyakit ini sangat berbahaya dan hingga kini belum ditemukan obat penawar penyakit tersebut.

“Satgas sangat mendukung program pemerintah daerah, yang merupakan spirit atau motivasi kita bersama untuk menanggulangi HIV-AIDS dan membuat masyarakat Papua, khususnya Kabupaten Keerom untuk sehat terhindar dari penyakit yang mematikan tersebut,’’ ucapnya.

“Kegiatan yang digelar, buka hanya semata-mata dalam memperingati hari AIDS Sedunia, namun juga diharapkan memberikan advokasi kepada masyarakat tentang bahaya penyakit HIV-AIDS,’’ terang Ary.

Selain jalan santai yang dilepas Wakil Bupati Keerom Fieter Gus Bager, pada acara tersebut juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti menggambar dan mewarnai anak-anak, menari dan acara hiburan.

“Pada acara hiburan, Band Satgas juga tampil sebagai salah satu pengisi acara untuk mengibur masyarakat Kabupaten Keerom,’’ jelasnya.

“Kegiatan ini sangat positif, sebagai ajang sosialisasi tentang pentingnya bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit AIDS, sehingga menumbuhkan masyarakat yang terhindar dari penyakit AIDS, selain itu menunjukkan sinegritas dari segenap pengurus Kabupaten, aparat serta masyarakat setempat,’’ pungkasnya.

Selain Wakil Bupati Kabupaten Keerom, turut hadir diantaranya para pejabat di lingkungan Pemda, para aparat dan instansi terkait serta masyarakat Keerom. (Dispenad).

(Penrem 044/Gapo/Nopri)

TEKAD DAMAI, WARGA SERAHKAN GRANAT KEPADA YONIF R 641/ BERUANG

Jakarta, Penasriwijaya.com – Berharap kedamaian di wilayahnya, Warga Dusun Merau, Entikong menyerahkan granat jenis nanas sisa pertikaian kepada Satgas Yonif Raider 641/Beruang.

Demikian disampaikan oleh Dansatgas Pamtas Yonif R 641/Bru, Letkol Inf Kukuh Suharwiyono melalui rilisnya di Entikong, Sabtu (30/11/2019).

Dikatakannya, satu buah granat nanas tersebut diterima oleh Satgas Pamtas dari Jawai (40) warga Dusun Merau, desa Entikong.

“Granat yang diduga bekas pertikaian beberapa tahun lalu ini diserahkan bapak Jawai kepada Danpos Pamtas Entabang Serka Hadi saat bersama anggota pos melaksanakan anjangsana,” kata Dansatgas.

Dansatgas menyampaikan, menurut laporan dari Danpos Entabang, granat nanas tersebut ditemukan Jawai dua tahun lalu, saat dirinya sedang bekerja di tepi sungai Sekayam.

“Dan selama ini disimpan dirumahnya karena tidak tahu harus diserahkan kemana, ” tuturnya.

“Saat ini granat tersebut sudah diamankan di Pos Pamtas Entabang, untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan,” imbuh Kukuh.

Terpisah, Danpos Entabang, Serka Hadi menyampaikan, penyerahan bahan peledak dari warga ini menunjukan kepercayaan warga kepada TNI, untuk menciptakan kondisi aman di wilayah binaanya.

“Bahwa Bapak Jawai serta masyarakat dusun Merau sangat berterima kasih kepada Satgas Pamtas Yonif Rider 641 yang telah mengamankan granat nanas tersebut dan berharap dengan adanya Satgas TNI, keamanan di wilayahnya dapat terus terjaga,” pungkasnya.

Sementara itu, Jawai mengakui bahwa selama ini bahan peledak tersebut disimpannya agar tidak jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Saya simpan sekian tahun, supaya tidak jatuh ke tangan orang yang tidak tepat, saya bersyukur, bapak TNI hadir ke sini, dan saya percaya bapak TNI adalah pihak yang tepat, ” pungkasnya.
(Penrem 044/Gapo/Nopri)

GAPURA MERAH PUTIH, GELORA CINTA TANAH AIR DI PAPUA

Jakarta, Penasriwijaya.com – Satgas Yonif Mekanis Raider 411/PDW Kostrad mengecat gapura Kampung Kondo dengan nuansa merah putih dalam menggelorakan cinta tanah air di wilayah perbatasan Papua.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Yonif MR 411/PDW Kostrad, Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han., dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Merauke, Papua, Minggu (1/12/2019).

Diungkapkan Dansatgas, gapura yang ada di Kampung Kondo baru saja selesai dibangun, namun belum sempat dicat, sehingga kurang elok dipandang mata.

“Setelah berkordinasi dengan warga, Danpos Kondo, Letda Inf Ulivo Dicky P bersama beberapa personel dibantu pemuda setempat melaksanakan pengecatan gapura dengan nuansa warna merah dan putih pada Sabtu (30/11/2019).

“Warna merah putih dihadirkan, agar warga kampung terpencil di Distrik Elikobel ini bangga sebagai bagian dari NKRI,” ujarnya.

Lanjutnya lagi, karya bhakti pengecatan gapura ini dilaksanakan dengan suansana penuh keakraban dan kebersamaan.

“Dipilihnya warna merah putih sebagai cat gapura juga merupakan kesepakatan bersama dengan warga sebagai simbol bahwa masyarakat di daerah terpencil itu memiliki semangat rela berkorban dan berani membela kebenaran,” jelasnya.

“Merah putih ini juga simbol bahwa warga Kampung Kondo yang letaknya di wilayah perbatasan RI-PNG memiliki semangat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berada di pelosok negeri,” ucap Rizky Aditya.

Di tempat terpisah, Danpos Kondo, Letda Inf Uliwo Dicky P menjelaskan, hiasan merah putih pada gapura ini sebagai bukti bahwa TNI dan warga siap menjaga wilayah Indonesia.

“Bahkan warga yang memintanya untuk mengecat gapura dengan warna merah putih, sebagai wujud kecintaan mereka kepada bumi pertiwi,” tandasnya.

Sementara itu, tokoh adat Kampung Kondo, Bernadus Bomak Mahuze (50) yang hadir pada pengecatan gapura ini mengucapkan, terima kasih kepada Satgas yang peduli untuk mengecat gapura Kampung Kondo yang belum lama dibangun ini.

“Merah putih ini menggambarkan jiwa dan semangat warga kami yang selalu cinta Indonesia,” tuturnya.

Dirinya juga menyampaikan, dengan mengecat gapura warna merah putih, generasi muda perbatasan pun terpatri semangatnya untuk selalu membela bangsanya.

“Semoga dalam sanubari mereka akan selalu mengalir jiwa patriotisme dan bangga kepada bangsanya,” pungkasnya. (Penrem 044/Gapo/Nopri)

Ketua DPR RI : IWO Sudah Diakui Secara Konstitusi

Jakarta, Penasriwijaya.com – Ketua DPR RI H. Bambang Soesatyo menyambut baik hadirnya Ikatan Wartawan Online (IWO) di Indonesia.

Bamsoet menekankan dengan hadirnya IWO saat ini sudah menjadi kebutuhan yang di sesuaikan kebutuhan masa kini, karenanya IWO sebagai organisasi kewartawanan dapat menjadi menjadi penyeimbang pemerintah dan mitra pemerintah yang menyajikan informasi secara seimbang dan profesional.

Lebih jauh Bambang Soesatyo mengatakan kehadiran Ikatan Wartawan Online IWO adalah sebuah kemajuan Teknologi Komunikasi di era zaman now, karena itu keberadaan media online bukan suatu kebutuhan tapi tuntutan dan informasi masa kini ,” ucap Ketua DPR RI (22/08/2019).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, perkembangan tekhnologi yang semakin pesat , di era digital ini media online mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat khususnya disektor informasi, percepatan untuk mendapatkan informasi sekarang ini, itu ada pada media online, maka tentu Kata Bamsoet “Peran teman teman IWO telah merespon kebutuhan masyarakat dan pemerintah untuk sektor percepatan informasi tersebut, ” Ungkapnya

Lanjut, kata Bambang Soesatyo “ Pengakuan itu tidak mesti secara tertulis, tetapi pengakuan itu ketika konsititusi itu telah mengakui dan itulah pengakuan yang sebenarnya, ” terangnya.

Dan yang perlu ditanamkan oleh teman teman IWO yaitu bagaimana menghadirkan pemberitaan atau informasi yang berimbang, fakta, tidak mengandung provokasi, berita bohong, bukan hoax dan juga tidak mengandung SARA, itu yang paling terpenting, katanya.

Hari ini IWO telah membuat sejarah peradaban baru tanpa meninggalkan peradaban atau sejarah dimasa lalu, IWO telah membuktikan kalau mampu bersaing dengan asosiasi media media lainnya, dan harus diakui rakyat indonesia telah mengakui itu, bahwa media online sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kita semua.

“Saya berharap IWO bisa menjadi garda terdepan dalam mengawal kedaulatan NKRI dengan mengahadirkan berita berita yang objektif dan membangun.

“Dan di HUT nya Yang ke 7 saya mengucapkan Selamat ulang tahun Ikatan Wartawan Online ( IWO) Indonesia,Pukasnya. (Ril/NP)