Kementerian Hukum dan HAM RI Membuka Pendaftaran CPNS Tahun 2021

Jakarta, Penasriwijaya.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenkumhamRI) memanggil putra putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi insan pengayoman sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada tahun 2021 ini, Kemenkumham membuka pendaftaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan jumlah formasi sebanyak 4.558 orang. Terdiri dari 253 formasi tenaga kesehatan dan 4.305 formasi tenaga teknis.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menjelaskan,” formasi tenaga kesehatan diperuntukkan bagi jabatan dokter, perawat, dan bidan.

“Sementara itu formasi tenaga teknis diperuntukkan bagi jabatan pranata komputer, analis hukum, dan pembimbing kemasyarakatan bagi jenjang pendidikan D-3, S-1, dan S-2. Ada pula jabatan penjaga tahanan serta pemeriksa keimigrasian bagi jenjang pendidikan SMA,” terang Sekjen Kemenkumham.

Lebih lanjut, Sekjen menyampaikan bahwa Kemenkumham membuka formasi umum, formasi lulusan terbaik atau cumlaude, dan formasi disabilitas. Peserta yang memilih formasi cumlaude akan memiliki persyaratan tersendiri. Demikian juga, bagi para penyandang disabilitas.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui peserta untuk dinyatakan lulus seleksi CPNS. Pertama, peserta dapat melakukan pendaftaran secara online melalui laman, sscasn.bkn.go.id pada 30 Juni – 21 Juli 2021. Pada tahap ini, peserta diwajibkan membuat akun. Setelah berhasil membuat akun, peserta mengikuti seleksi administrasi dengan mengunggah dokumen sesuai persyaratan untuk diverifikasi oleh panitia,” terangnya.

“Seiring dengan diselenggarakannya pendaftaran online, tahap proses seleksi admnistrasi dan pengumumannya dilaksanakan sekitar tanggal 28 – 29 Juli 2021. Para calon peserta dapat secara langsung melihat apakah mereka lolos seleksi administrasi atau tidak, dalam kurun waktu tersebut. Bagi calon peserta yang tidak lulus seleksi administrasi, diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan pada kisaran tanggal 30 Juli sampai 01 Agustus 2021. Panitia akan memberikan jawaban sanggah sekitar tanggal 30 Juli – 08 Agustus 2021,” imbuhnya.

“Untuk menghindari permasalahan dalam masa pendaftaran dan seleksi administrasi, disarankan sebelum mendaftar di laman BKN, calon peserta terlebih dahulu membaca secara detil dan seksama terkait berbagai syarat dan ketentuan yang diperlukan di laman cpns.kemenkumhan.go.id. Hal ini untuk menghindari calon peserta gugur dalam proses seleksi administrasi. Persyaratan yang disampaikan dalam laman BKN adalah persyaratan secara umum. “Bagi para pelamar CPNS Kemenkumham, secara spesifik persyaratan ada dalam laman cpns.kemenkumham.go.id. Apabila tidak teliti, calon peserta bisa gugur dalam tahap seleksi administrasi.

Tahap berikutnya adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperkirakan tanggal 25 Agustus – 04 Oktober 2021 dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Materi soal yang diujikan saat SKD adalah Tes Intelejensi Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Hasil SKD akan diumumkan kira￾kira tanggal 17 – 18 Oktober 2021.

Peserta yang dinyatakan lulus SKD selanjutnya akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang terdiri dari CAT, Ujian Praktek dan Wawancara (bagi pelamar Non-SLTA) dan Tes Kesamaptaan, Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (bagi pelamar SLTA).

Adapun tanggal pelaksanaannya akan diinfokan melalui laman resmi cpns.kemenkumham.go.id. Tahap terakhir adalah tahap yang paling ditunggu-tunggu peserta tes CPNS, yaitu tahap pengumuman.

Kelulusan CPNS Kemenkumham 2021 diumumkan sekitar tanggal 18 -19 Desember 2021. Masyarakat diberikan waktu untuk masa sanggah pengumuman akhir dariseleksi CPNS antara tanggal 20 – 22 Desember 2021. Panitia akan memberikan jawaban sanggah pada 20 – 29 Desember 2021, dan pengumuman akhir yang bersifat final dikeluarkan sekitar tanggal 30 – 31 Desember 2021.

Untuk mendapatkan kader yang berkualitas dan berintegritas, Kemenkumham berkomitmen menyelenggarakan seleksi CPNS secara profesional dan akuntabel. Peserta dihimbau untuk tidak percaya pada pihak – pihak manapun yang menawarkan bantuan dengan imbalan, karena setiap peserta akan dinilai berdasarkan kemampuannya masing – masing.

“Jika ada pihak yang menawarkan bantuan bisa meluluskan peserta, jangan percaya. Saya pastikan itu bohong,” tegas Sekjen.

Peserta dan masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi jalannya proses seleksi dengan memberikan laporan pengaduan kecurangan ke nomor layanan pengaduan 0812 8875 1988.

“Proses seleksi dapat dipantau oleh publik. Kalau ada kecurigaan terjadi kecurangan, silahkan laporkan pada nomor layanan pengaduan yang ada. Akan kami tindak lanjuti,” tuturSekjen.

Peserta juga diharapkan berhati – hati dengan peredaran informasi – informasi tentang seleksi CPNS Kemenkumham yang tidak akurat, karena akan merugikan peserta sendiri. Pasalnya, pada momen ini banyak akun media sosial tidak resmi yang turut menyebarkan informasi.

Hati – hati juga terhadap laman atau akun fake (palsu) yang namanya dibuat mirip/identik dengan akun atau laman resmi milik kemenkumham. Panitia hanya memberikan informasi
resmi terkait seleksi CPNS di laman cpns.kemenkumham.go.id, serta akun IG@cpns.kumham dan akun @kemenkumhamri yang sudah centang biru,” pungkas Sekjen. (Tim/Ril/PSJ)

Pemeriksaan BPK Kemenkumham Berhasil Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Jakarta, Penasriwijaya.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun Anggaran 2020.

WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan Opini WTP diserahkan langsung Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, Senin (28/06/2021) pukul 10.30 WIB., bertempat di Ruang Rapat Menkumham.

Opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan empat kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Dalam mekanismenya, Laporan keuangan wajib disampaikan kementerian/lembaga (K/L) kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Capaian ini merupakan kali ke delapan bagi Kemenkumham yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk Tahun Anggaran 2020. Dimana setengah lusin dari jumlah tersebut diperoleh secara berturut-turut sejak 2015.

Hasil ini pun melengkapi raihan sempurna terhadap LKPP yang juga menggondol penghargaan serupa. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan LKPP Tahun 2020 mendapatkan opini WTP untuk kelima kalinya diperoleh pemerintah sejak 2016.

Sejak digelar pada 2004, atau tepatnya setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terbit, Kemenkumham tercatat sudah delapan kali meraih opini WTP yakni pada tahun 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Ini berarti dalam enam tahun terakhir, sejak 2015 hingga sekarang, Kemenkumham berturut-turut meraih opini WTP.

Selain itu, Kemenkumham juga meraih empat kali opini WTP Dengan Paragraf Penjelas, yakni pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2014.

Menkumham, Yasonna H. Laoly mengucapkan terima kasih dan apresiasi, baik kepada BPK maupun kepada seluruh jajaran Kemenkumham, atas tercapainya opini WTP ini. Yasonna mengungkapkan capaian opini WTP murni ini merupakan capaian ke delapan kalinya sejak tahun 2011.

“Terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin baik antara tim BPK dengan Kemenkumham, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,” kata Yasonna.

“Kami akan terus dan selalu bekerja keras menjaga kepercayaan yang diberikan oleh BPK dengan berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemenkumham secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sejak dirinya memimpin dan bertindak selaku pengguna anggaran di Kemenkumham, Yasonna telah berupaya keras agar pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

“Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan dan BMN bukanlah hal yang mudah, karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi,” ucap Yasonna.

Proses panjang pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki SPIP yang memadai, memperhatikan kesesuaian dengan SAP, serta diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Semua itu dilakukan guna mendukung terwujudnya good governance di lingkungan Kemenkumham.

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bagi kami juga merupakan sebuah bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan BMN Kemenkumham. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi faktor pendorong bagi kami untuk segera memperbaiki diri,” ucap menkumham.

Di sisi lain, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto mengungkapkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham tahun 2020,

pihaknya tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Menurut kami, laporan keuangan Kemenkumham menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, (untuk) realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan SAP,” kata Hendra.

Hendra menilai, tentunya capaian ini merupakan prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi.

“Karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengapresiasi atas kerja keras, dan kerja sama seluruh jajaran Kemenkumham di dalam penyusunan laporan keuangan ini.

“Mempertahankan capaian opini WTP di tengah situasi pandemi Covid-19 relatif besar tantangannya,” kata Andap.

“Alhamdulillah, kerja keras para pihak di jajaran Kemenkumham, berhasil memberikan laporan keuangan yang terbaik, Apresiasi tinggi saya berikan kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas hasil membanggakan ini,” tuturnya.

Dalam pertemuan ini juga dihadiri Wakil Menkumham, Auditor Utama I BPK RI selaku Penanggung Jawab beserta Tim Pemeriksa, para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Unit Utama Kemenkumham, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual, dan para Pejabat Pengelola Keuangan dan BMN di lingkungan Kemenkumham.
(Ril/Tim/PSJ)

Kurang Dari 1×24 Jam Pelarian Napi Suhaimi Kandas Oleh Tim Satgas Lapas Sorulangun

Musi Rawas, Penasriwijaya.com – Salah satu Narapidana Lapas Surulangun bernama Suhaimi bin Sujari yang sebelumnya diketahui Kabur sekitar Pukul 09.30 WIB Senin, (28/06/2021) kandas di tangan satgas Lapas Surulangun.

Usaha Suhaimi bin Sujari Warga Talang Tumbur, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali berhasil di gagalkan oleh Tim Satgas Surulangun

Dengan kesigapan dan Cekatan Tim satgas menangkap kembali Suhaimi pada pukul 11 Siang di Kota Jambi

Dikonfirmasi terhadap Kalapas Surulangun Indra Yudha mengatakan bahwa telah melaporkan terkait kejadian ini kepada Kakanwil Kemenkumham Sumsel

“Dengan tindakan cepat, kami langsung membuat tim dan melakukan pencarian dan pengejaran. Kesigapan dari petugas membuahkan hasil yaitu tertangkapnya kembali suhaimi” tutur Indra Yudha

“Hal ini, tentu akan menjadi evaluasi kita kedepannya untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan ” tutup Kalapas Surulangun (Tim/PSJ)

Kejari OKU Melalui Surat Kuasa Khusus PT. Minanga Ogan Membayar Iuran Tunggakan BPJS Kesehatan

Baturaja, Penasriwijaya.com – Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kejari OKU) mengadakan rapat Koordinasi bersama BPJS Prabumulih Sumatera Selatan (Sumsel). Kamis (10/6/2021) bertempat di aula Kejari OKU.

Acara Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari OKU) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih Yunita Ibnu, SE., AAK., Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten OKU Fitrianda Aria Sasmita, S.Kep., Kasi Datun Kejari OKU Amalia Sari, SH., MH., Kasi Intel Variska Adrina Kodriyansah, SH., MH., Kasi Pidum Armein Ramadhani,SH., dan staf serta pegawai BPJS.

“Terima kasih atas keberhasilan dari Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari OKU dalam melakukan penagihan pembayaran tunggakan Iuran dari PT. Perkebunan Minanga Ogan,”kata Kepala BPJS cabang Prabumulih Yunita Ibnu SE. Aak., saat diwawancarai wartawan.

BPJS Kesehatan ini adalah hak – hak dari karyawan yang harus diperhatikan serta di penuhi oleh pihak yang memperkerjakan karyawannya dari perusahaan itu sendiri,”ucapnya.

Ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari OKU) Bayu Paramesti, SH., menyampaikan,” hal ini bermula datangnya surat dari kepala cabang BPJS Prabumulih dan kita buatkan surat kuasa khusus, setelah itu kita melakukan pemanggilan serta bernegoisasi terhadap PT.Minanga Ogan,” kata Kajari OKU.

“Alhamdulillah dengan berkomitmen korporasi yang baik dari Karyawan, Dereksi PT. Minanga Ogan sudah menyelesaikan sebagian tunggakan Iurannya, dari mulai Bulan Juni 2020 sampai Bulan Februari 2021, dari jumlah besarnya: 1.340.000.000.000.00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan baru menyelesaikan 925.000.000.00,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) mudah – mudahan untuk kedepannya PT. Minanga Ogan dapat menyelesaikan tunggakannya kepada BPJS Kesehatan,” jelas Kajari OKU.

Inilah salah satu kerja dari pihak Kejaksaan dalam melaksanakan dan mendukung program pemerintah dan salah satunya mewujudkan program pemulihan Ekonomi Nasional, serta hal ini juga bisa bermanfaat untuk para karyawan. Karyawan tidak lagi kawatir masalah jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan ini, juga karyawan dapat bekerja dengan baik,”terang Kajari OKU.

Hal ini adalah kerjasama JPN dengan BPJS Kesehatan dan kedepannya kita siap untuk membantu,” pungkas Kajari OKU. (SP@di)

Berikan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Kemenkumham Ajukan Anggaran Kepada Komisi III DPR RI

Jakarta – Penasriwijaya.com Kementerian Hukum dan HAM ajukan anggaran sekitar 55 milyar rupiah pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2022 untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (07/06/2021) siang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rebuplik Indonesia (RI) Jakarta.

“Kementerian Hukum dan HAM ajukan program Bantuan Hukum Litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp47.872.000.000 dan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp8.493.320.000 di 33 Provinsi,” ujar Eddy.

Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tersebut pada pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan merekrut Organisasi Bantuan Hukum yang diseleksi terlebih dahulu.

Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI. Benny K. Harman dari Fraksi Demokrat

Dirinya menyatakan bahwa anggaran Pembinaan Hukum Nasional seharusnya lebih diprioritaskan. “Tapi kenapa anggaran BPHN lebih kecil dari Pemasyarakatan?,” tanyanya.

Hal senada juga disampaikan Mohamad Rano Alfath dari Fraksi PKB. “Program Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ini bagus. Kalau bisa dibesarkan lagi anggarannya,” ucap Rano.

Kriteria masyarakat miskin pada bantuan hukum tersebut berdasar pada UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yang salah satunya dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.

“Prosedurnya adalah calon Penerima Bantuan Hukum atau Pemohon Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan dokumen identitas, SKTM, dan dokumen perkaranya,” ujar Kepala Bidang Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dwi Rahayu Eka Setyowati pada kesempatan terpisah.

Sementara itu, Bantuan Hukum Non Litigasi nantinya akan diterapkan pada sembilan program kegiatan. “Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi terdiri dari Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi Kasus, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan di Luar Pengadilan, dan Drafting Dokumen Hukum,” papar Dwi.

Selain Penegakan Hukum Nasional, poin lain dalam Prioritas Nasional ke-7 adalah Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Penegakan Hukum Nasional, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Sementara itu Prioritas Nasional lainnya adalah memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. (Tim/PSJ)

Dirilis oleh:
Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Kementerian Hukum dan HAM

Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila Kalapas Muara Enim Beserta Jajaran Kenakan Baju Adat

Muara Enim, Penasriwijaya.com – Upacara peringatan hari lahir Pancasila yang di pimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo di ikuti Kalapas Muara Enim Herdianto beserta Jajaran secara Virtual Selasa, (01/6/2021).

Upacara yang di gelar di Halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat tersebut di ikuti oleh seluruh Stake Holder dan Komponen masyarakat melalui siaran TV, Kanal Youtube dan Media Elektronik lainnya.

Dalam amanatnya, Presiden Jokowi mengatakan,” peringatan hari lahir Pancasila harus benar – benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai – nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan.

“Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan, yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan dab ideologi transnasional cenderung yang semakin meningkat,”Jelas Jokowi.

“Kontestasi ideologi revolusi industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, berinteraksi dan berorganisasi. Dalam skala besar negara ketika Konektivitas 5G melanda dunia maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat dan ini bisa digunakan oleh ideologi ideologi transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia ke seluruh kalangan” Tambahnya

“Saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi semua ini, perluasan dan pendalaman nilai – nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara – cara biasa diperlukan hal baru yang luar biasa yaitu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama revolusi industri 4.0 dan Pancasila harus menjadi Pondasi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan,” lanjut Presiden RI Jokowi

Presiden RI Jokowi mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai pancasila dalam mewujudkan Indonesia Maju.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas llB Muara Enim Herdianto menuturkan,” dengan mengenakan Baju Adat Daerah merupakan Representasi dari pada Kebhinekaan bangsa Indonesia namun tetap satu, hal itu merupakan sebagai suatu kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

“Sebagaimana amanat Bapak Presiden, maka sudah seyogyanya kita bergotong – royong untuk terus melahirkan prestasi untuk kemajuan bangsa dan negara” ungkap Herdianto. (PSJ/Tim)

Tinjau BLP Lapas Muara Enim, Kadivpas Kemenkumham Sumsel Dadi Mulyadi : Lapas Muara Enim Luar Biasa

Muara Enim, Penasriwijaya.com – Kunjungan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Dadi Mulyadi beserta Rombongan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi di Lapas Muara Enim menjadi hal yang berkesan saat meninjau pusat pembinaan Kemandirian yaitu Balai Latihan Produktif (BLP) Lapas Muara Enim. Jum’at, (21/5/2021).

Pada kesempatan tersebut, Kadivpas memberikan Pujian kepada Kalapas Muara Enim Herdianto beserta seluruh jajarannya yang telah begitu optimal dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian bagi para Warga Binaan ” Lapas Muara Enim Luar Biasa, Balai Latihan Produktif (BLP) di Lapas Muara Enim ini patut menjadi contoh bagi Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Lain” Puji Kadivpas saat melihat hasil karya Warga Binaan

“Hasil karya para Warga Binaan ini harus segera di usulkan pada kegiatan Pameran Sriwijaya EXPO Tahun 2021 ini. Pameran tersebut menjadi ajang bagi UPT Pemasyarakatan untuk mempromosikan hasil karya-karya Warga Binaan serta suatu bukti bahwa Warga Binaan khususnya di Lapas Muara Enim mendapatkan pembinaan yang sangat baik dari para petugas,” terang Kadivpas.

Terlihat KadivPas Kanwil Kemenkumham Sumsel Dadi Mulyadi begitu terkesan dengan pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Muara Enim

Ditempat yang sama, Kalapas Muara Enim Herdianto menuturkan bahwa Lapas Muara Enim akan terus memberikan Layanan terbaik bagi Warga Binaan maupun Masyarakat umum lainnya.

“Balai Latihan Produktif Lapas Muara Enim telah banyak melakukan kerjasama dengan pihak eksternal terkait proses pembekalan pelatihan keterampilan maupun para Warga Binaan maupun pemesanan, Mulai dari BLK Disnaker Muara Enim, Perusda Muara Enim, Disperindag Muara Enim, para Rekan-Rekan Media (AWDI), Organisasi Kepemudaan PUMA Muara Enim, LKP Zakiya dan masih banyak lagi” Imbuhnya

“Karya Warga Binaan sangat di respon baik oleh Masyarakat Luar, terlihat dengan banyaknya pemesanan seperti Peci Batik, Masker, Kain Jumputan Lemang, Meja, kursi dan Furniture Lainnya serta saat ini BLP Lapas Muara Enim mendapatkan pemesanan baju dinas Pegawai Perusda Muara Enim yang di buat oleh para Warga Binaan,”jelas Herdianto.

Herdianto juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung Lapas Muara Enim, khususnya kepada Bapak Kadivpas yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya untuk kemajuan di Lapas Muara Enim,” pungkas Herdianto.

Pada saat peninjauan BLP Lapas Muara Enim, Kadivpas Dadi Mulyadi dan rombongan turut mengenakan langsung Peci Batik serta berkesempatan mengukur Baju yang akan di buatkan oleh para Warga Binaan Lapas Muara Enim. (Tim/PSJ)

Lakukan Monev Kinerja Kepala Divisi Pemasyarakatan Apresiasi Kinerja Lapas Muara Enim

Muara Enim, Penasriwijaya.com – Dalam rangka melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Sumsel) Dadi Mulyadi didampingi Kepala Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan Tri Purnomo sangat mengapresiasi atas pelaksanaan kinerja yang baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim. pada Jum’at, (21/5/2021)

Kedatangan Kadiv Pemasyarakatan dan rombongan di sambut langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim Herdianto beserta jajarannya.

Diawal kunjungannya Kadivpas langsung melakukan peninjauan lingkungan kerja Lapas Muara Enim, dan meninjau mulai dari Musem Pemasyarakatan (Heritage D’Enim), kondisi Dapur Sehat, ruang Pemantauan Keamanan/Control Monitoring System Room (CMSR), Balai Latihan Produktif (BLP) dan Klinik Lapas Muara Enim.

Seusai melakukan peninjauan lingkungan kerja, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian pengarahan Kadivpas terkait Hasil Monev serta pelaksanaan tugas dan Fungsi petugas Lapas Muara Enim.

Dalam arahannya, Kadivpas Dadi Mulyadi memberikan apresiasinya atas kinerja seluruh petugas Lapas Muara Enim terlebih kepada Kalapas Muara Enim Herdianto selaku Role Model yang telah memberikan banyak pembaharuan sehingga menjadikan Lapas Muara Enim sebagai satuan kerja percontohan khususnya di Wilayah Sumatera Selatan

“Komitmen Lapas Muara Enim dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus tetap kokoh. Dengan benar – benar memahami dan mengimplementasikan 6 area perubahan maka saya optimis Lapas Muara Enim bisa meraih predikat WBBM,” tukas Dadi.

Dadi juga menambahkan, pelaksanaan deteksi Dini dan penguatan pengamanan harus terus ditingkatkan dengan salah satunya bersinergi bersama pihak kepolisian ataupun TNI.

Lebih lanjut Dadi mengatakan adanya Balai Latihan Produktif (BLP) di Lapas Muara Enim merupakan suatu hal yang luar biasa, para Warga Binaan Lapas Muara Enim terlihat menjadi lebih produktif dan mandiri. Karya – karya yang dihasilkan juga pun memiliki kulitas yang baik, hal itu terbukti dengan banyaknya pihak eksternal yang memesan karya para Warga Binaan

“Tak kalah penting, citra Lapas Muara Enim yang baik harus terus dipertahankan. Humas Lapas Muara Enim yang pro aktif dan kreatif patut di apresiasi” terang Dadi.

Ditempat yang sama, Kalapas Muara Enim Herdianto menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan bapak Kadivpas dan Rombongan.

“Tentunya, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ini menjadi motivasi dan semangat bagi segenap Lapas Muara Enim untuk terus melahirkan prestasi – prestasi lainnya. Dukungan yang diberikan oleh kantor Wilayah terhadap Lapas Muara Enim menjadi daya picu bagi seluruh petugas dalam bersemangat dan Optimis meraih predikat WBBM,” Tutur Herdianto. (Tim/PSJ)

Satgas Kamtib Divisi Pemasyarakatan Korwil Kemenkumham Sumsel Sidak Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin

Banyuasin, Penasriwijaya.com – Tim Satu Tugas (Satgas) Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Korwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Selatan (Sumsel) lakukan sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Rumah Tahanan (Rutan) Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Kamis malam (6/5/2021).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meminimalisir dan menekan peredaran gelap Narkoba serta benda – benda terlarang di dalam Lapas Rutan.

Kegaiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Dadi Mulyadi yang di didampingi dan diikuti Kepala Bidang Pelayanan Tahanan Kesehatan Rehabilitasi Pengelolahan Basan Baran dan Keamanan Yunus M Simangunsong, serta turut hadir juga Kepala Subbidang Pembinaan Teknologi Informasi dan Kerjasama Yani, Kepala Subbidang Bimbingan dan Pengetasan Anak Hernika, Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi I Wayan, Kepala Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan Barang Rampasan Negara dan Keamanan Tri Purnomo beserta staf jajaran.

Selain melakukan penggeledahan juga dilakukan tes urine kepada Warga Binaan yang dipilih secara acak sebanyak 20 sampel.

Sebelum bergerak melakukan penggeledahan Tim Satgas Kanwil Kemenkumham Sumsel melakukan apel serta berdoa bersama,

Dalam arahannya, Kepala Divisi Pemasyarakatan Dadi Mulyadi
mengingatkan kembali kepada seluruh petugas untuk senantiasa waspada, mengingat akan segera memasuki hari raya ldul Fitri 1442 H., yang merupakan waktu rawan.

Setelah mengikuti apel Tim Satgas bergerak ke blok hunian warga binaan sementara sebagian lagi melakukan tes urine.

Razia sebagai salah satu bentuk bintorwasdal divisi pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel tersebut, dilakukan secara terukur sehingga berjalan tertib dan lancar. Dengan kegiatan sidak rutin ini diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan dilingkungan Sumsel Zero Halinar.

Kalapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin Wawan Irawan menyambut baik kegiatan ini,”Dirinya berharap kegiatan seperti ini dapat terlaksana secara berkelanjutan, dan ini juga jadi ajang evaluasi dan antisipasi dini untuk kita Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin,” harap Wawan. (Ril/Tim PSJ)

Kebut Pembangunan SAE, Kalapas Muara Enim Herdianto Gandeng PT. Bukit Asam

Muara Enim, Penasriwijaya.com – Progres Pembangunan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIB Muara Enim tengah di kebut.

Dalam rangka mempercepat Pembangunan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Kalapas Muara Enim Herdianto mengambil langkah strategis dengan menggandeng PT. Bukit Asam,

Hal tersebut mendapatkan respon positif dari PT. Bukit Asam yang langsung melakukan penandatanganan kerjasama terkait bantuan CSR untuk Pembangunan Sarana Asimilasi dan Eduka (SAE) Lapas Muara Enim. Selasa, (04/5/2021)

Tidak butuh waktu lama bagi PT.Bukit Asam, setelah beberapa hari yang lalu pihaknya meninjau pelaksanaan pembinaan di Lapas Muara Enim.

Kalapas Muara Enim, Herdianto menuturkan Pelaksanaan pembangunan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) merupakan Sebuah Inovasi dalam bidang pembinaan kemandirian yang mana sebagai Sarana bagi para Warga Binaaan Lapas Muara Enim dalam menjalankan program Asimilasi secara maksimal

“Program SAE ini menjadi tempat Warga Binaan mengasah dan mengembangkan potensi diri dalam bidang pertanian ataupun perkebunan sehingga hal tersebut bisa menjadi bekal bagi mereka untuk meniti kehidupan diluar sana setelah mereka bebas nanti” ujar Herdianto.

Herdianto menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada PT. Bukit Asam yang terus mendukung program-program pembinaan Lapas Muara Enim.

Senada dengan hal tersebut, Asisten Bina Lingkungan dan Komunitas PTBA Hartoyo mengungkapkan bahwa Program Inovasi Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) merupakan Inovasi yang progresif dan tentunya harus kita dukung

Hartoyo berharap dengan adanya program SAE, semoga para Warga Binaan bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri serta menjadi entrepreuner nantinya.

Turut Mendampingi Kasi Binadik Taufik dan Kasiminkamtib Agusnadi. (Tim/PSJ)