Palembang, Penasriwijaya.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dan menggelar acara monitoring dan evaluasi tindak lanjut dan MoU/ Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis, (22/8/2019).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumsel, H.Herman Deru SH.MM, mengatakan “kegiatan ini dilakukan dalam rangka evaluasi tindak lanjut dari MoU yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
“Evaluasi perlu dilakukan agar dapat dijadikan sebagai bahan monitoring bagi KPK, dan bagi Pemprov Sumsel untuk mengevaluasi dan memperbaiki hal yang belum baik. “Ada yang harus kita perbaiki, yang belum baik dijadikan lebih baik lagi,” kata Gubernur Sumsel.
Menurut Gubernur Sumsel, monitoring dan evaluasi memiliki fokus dan sasaran sesuai kebutuhan yang akan membuat upaya pencegahan dapat terfokus. “Selain itu, kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut dari komitmen rencana aksi pemberantasan korupsi.
“KPK selalu memberikan bimbingan kepada kita agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah dengan lebih baik, dan berimbas pada pembangunan di Sumsel”, ucapnya.
Tindak lanjut MoU telah dilakukan dalam beberapa rangkaian kegiatan diantaranya yaitu optimalisasi pengelolaan aset milik Pemprov dan Pemda, pengelolaan pajak daerah, pemberian akta tanah.
“Saya akan mengajak sinkronisasi, sinergitas, konektivitas dengan semua pihak dalam membangun Sumsel, bahwa kita harus berpikir terintegrasi untuk mempercepat pembangunan di Sumsel”, tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Sumsel Ir. H. Mawardi Yahya, Inspektur Prov. Sumsel, Bambang Wirawan, Koordinator wilayah II KPK RI, Abdul Haris, Plh. Kepala Kanwil DJP Sumsel Kep.Babel Dr. Edi Wahyudi, S.T., M.M., Kakanwil BPN Sumsel Muchtar Deluma, SH., MM. (Sadiman)
