Baturaja, Penasriwijaya.com – Dianggap dalam kurun waktu satu tahun ini nyaris kondisi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Kab.OKU) yang dipimpin oleh PLH Bupati mengakibatkan gagalnya tata dalam pengelolahan pemerintah yang berhimbas di kalangan pemkab serta masyarakat kota Baturaja, dan dalam hal itu, Puluhan Massa yang tergabung di dalam Ormas Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) OKU menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU, Selasa (08/02/2022).
Kondisi ini berdampak pada buruknya tata kelola pemerintahan yang berakibat pada besarnya devisit anggaran dalam APBD Kabupaten OKU pada tahun 2021 dan terkatung – katungnya sistem administrasi kepegawaian yang berimbas pada nasib ribuan PNS/ASN di Pemerintah Kabupaten OKU dan PLH Bupati tidak memiliki kewenangan secara penuh dan mandiri dalam mengelola pemerintahan di OKU,’kata Bowo Sunarso selaku koordinator Aksi.
Kondisi ini di duga seolah – olah dilakukan dengan sengaja atas kepentingan politik. Sehingga mengakibatkan menyengsarakan masyarakat OKU dan Hal ini terbukti hingga saat ini belum juga ditunjuknya PJ Bupati OKU oleh Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel). PLH Bupati OKU yang terkesan hanya melakukan tebar pesona, tanpa adanya kinerja nyata membangun Kabupaten OKU. “Bahkan Plh Bupati OKU melakukan kesalahan fatal dengan menerbitkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 9 tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan ditengah keterpurukan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. ‘Pak Gubernur Yang Terhormat, jangan karena kepentingan politik anda mengorbankan dan menyengsarakan masyarakat OKU,” seruhnya.
Dalam pernyataan sikapnya masa aksi mengatakan pelaksana harian Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, MH., dinilai telah gagal dalam melaksanakan tugasnya di Kabupaten OKU, Plh Bupati OKU hanya menjadi penambah beban bagi masyarakat dan Pemkab OKU, Plh Bupati OKU yang telah menjabat hampir satu tahun adalah produk kesewenang – wenangan Gubernur Sumatera Selatan kepada Kabupaten Ogan Komering Ulu dan “DPRD OKU sebagai representasi dari masyarakat harus mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk segera menunjuk Penjabat (Pj) Bupati OKU agar tata kelola pemerintahan di OKU dapat segera berjalan dengan normal,” tandasnya.
Senada yang telah disampaikan oleh Josie Robert sebagai orator aksi lainya bahwa OKU tidak butuh PLH Bupati namun butuh seorang pemimpin yang memiliki kewenangan penuh sehingga bisa menjalankan roda dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini terbukti, nyaris di dalam satu tahun ini OKU dipimpin oleh PLH kondisi OKU semakin terpuruk. Banyak kepala dinas yang tak becus menjalankan tugas. Serta defisitnya OKU dan bertumpuknya hutang di Kabupaten OKU.
“OKU tidak butuh PLH Bupati namun butuh seorang pemimpin yang memiliki kewenangan penuh sehingga bisa menjalankan roda dan tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini terbukti, nyaris satu tahun OKU dipimpin oleh PLH kondisi OKU semakin terpuruk. Banyak kepala dinas yang tak becus menjalankan tugas. Serta defisitnya OKU dan bertumpuknya hutang OKU.
Sementara itu ketua DPRD OKU Ir. Marjito saat menemui masa aksi mengatakan” Mengapresiasi aksi yang di lakukan oleh peserta aksi karena peduli dengan nasib masyarakat OKU . Sesegera mungkin meneruskan aspirasi dari masyarakat OKU ke gubernur Sumatera Selatan,’ jelas Ketua DPRD OKU ini.
Hasil pantauan di lapangan dari sebanyak dari puluhan massa aksi yang berkumpul di depan lapangan Gedung DPRD OKU telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Kami mengikuti himbauan Kapolres OKU melalui Kasat Intelkam AKP Hendry Antonius, SH., yang disampaikan Kanit Lidik I Sat Intelkam Polres OKU Iptu Arif Wardoyo agar pelaksanaan aksi tetap melaksanakan protokol kesehatan, semestinya 300 massa yang akan ikut aksi ini, tapi demi menjaga protokol kesehatan hanya kami batasi yang hadir hari ini,” Terang Bowo. (SP@di)
