Dana Desa Harus Di Kelola Dengan Baik Dan Benar : Ini Pesan Kasi Intelijen Kejari OKU

oleh -458 Dilihat

Baturaja, penasriwijaya.com – Agar Pengelolaan Dana Desa yang baik dan akan lebih baik lagi bermanfaat bagi masyarakat Desanya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ogan Komering Ulu (OKU) melalui Bagian Seksi Intelijen memaparkan materi tentang pengelolaan Dana Desa di 7 (Tujuh) Desa Se-Kecamatan Muara Jawa Kabupaten OKU, Selasa (09/07/2024).

Penyuluhan hukum tentang pengelolaan Dana Desa serta Jaga Desa tersebut di selenggarakan di Desa Karang Lantang Kecamatan Muara Jawa yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) OKU Choirun Parapat., S.H.,M.H., yang di wakil Kepala Bagian seksi Intelijen (Kasi Intel) Hendri Dunan SH., dan rombongannya, Camat Muara Jawa Kabupaten OKU, Doni Heridadi S.STP., Kepala Dinas PMD Kabupaten OKU, diwakili Kepala bidang penataan desa perencanaan Pembangunan Desa Dinas PMD Kabupaten OKU Muhammad Al Ghazali, S.STP., M.AP., kepala Desa Se-Kecamatan Muara Jawa perangkat Desa, ketua dan anggota BPD serta undangan lainnya.

Ketua BKAD Kades Desa Karang lantang Tambat dalam kata sambutan serta laporannya mengatakan, penyuluhan hukum dari Kejari OKU ini sangat berguna bagi kita semua khususnya di Desa kita masing – masing dan yang mengikuti tentang penyelenggaraan hukum juga sangat – sangat bermanfaat bagi desa kita,

Terima kasih kedatangannya kami mengucapkan selamat datang di tempat kami, tolong bimbing kami agar mendapatkan ilmu serta wawasan yang sangat berguna dan bertujuan agar di ke depannya nanti kinerja kami bisa akan lebih baik lagi,” pintahnya.

Sementara itu, Camat Muara Jawa Kabupaten OKU, Doni Heridadi S.STP. Dalam kata sambutannya mengucapkan terima kasih atas kesediaan pihak kejaksaan melalui bagian Intelijennya dalam menyampaikan materi guna untuk pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa kepada kami khususnya di kepemerintahan desa dan selamat datang para Kades serta perangkat desa dan juga ketua dan anggota BPD Se-Kecamatan Muara Jawa

Baca Juga :  Bupati OKU Resmikan RSIA Prima Qonita Baturaja

Untuk menerima arahan dari pihak kejaksaan yang sangat berguna bagi kita semua, hal ini sangat la penting dalam pengelolaan Dana Desa agar baik dan lebih baik lagi nantinya.

Dalam rangka penerangan penyuhan hukum ini kita yang tidak bisa akan menjadi bisa, yang ang paham akan lebih paham,” terang Camat Muara Jawa.

Camat Muara Jawa Kabupaten OKU, Doni Heridadi S.STP. M.Si., juga menyampaikan tentang Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 mengatur tentang pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk keuangan desa. Pemahaman yang baik tentang aturan ini penting untuk menjamin pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
1 (Satu) Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Ruang Lingkup Pemerintah No 17 tahun 2018 antara lain (Pengawas) : Proses, cara, dan tindakan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa. (Pembinaan) : Pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pengawasan kepada Pemerintahan Desa. (Tujuan) : Menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pengawas dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(Peringkat Kinerja) : Mengoptimalkan Kinerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Desa. Pengelolaan Dana Desa.
Memastikan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dua Tata kelola pemerintahan Mengujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik (good Village govermance)

Baca Juga :  Polres OKU Gelar Simulasi Pengamanan Pemilu 2019 Tuk Antisipasi Potensi Gangguan 

Serta menerangkan tentang peran pemerintah pusat dan Daerah dalam pengawasan dan pembinaan. Mekanisme Pengawasan dan Pembinaan Keuangan Desa. Sanksi dan Tindak Lanjut dalam Pengawasan dan Pembinaan

Dalam Kesimpulan : Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 menetapkan mekanisme pengawasan dan pembinaan yang komprehensif untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Ini penting untuk mewujudkan desa yang mandiri, transparan, dan akuntabel dalam mengelola keuangan dan pembangunan.,” sampai Camat Muara Jawa.

Dalam kata sambutan sekaligus membuka dan menyampaikan Materi tentang Jaga Desa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) OKU Choirun Parapat., S.H.,M.H., yang di wakil Kepala Bagian seksi Intelijen Hendri Dunan SH., menjelaskan tentang bahwa penggunaan dana desa itu sangat rentan dan jangan sampai di kemudian hari ada masalah penyimpangan. Bertemunya di Kantor Kejari saat diperiksa atau menjadi tersangka penyelewengan tentang pengelolaan Dana Desa.

Dalam pertahunnya peraturan akan berganti, di situ kita harus jeli. “Apalagi masalah dana BLT saya ingatkan serta tegaskan, jangan sampai melenceng Dan BLT itu sangat diharapkan bagi masyarakat desa. “Kami ke kesini untuk selalu mengingatkan, jangan sampai kita terjerat dengan hukum,” tegas Kasi Intel.

Adapun Kasi Intelijen Kejari OKU juga menyampaikan peraturan tentang Samber Pungli dan merangkap jabatan,” himbu kasi Intel Kejari OKU.

Kasubsi Sospol Kejari OKU Abdullah Arby., juga dalam penyampaian Materinya mengungkapkan,” sesuai dengan pasal 30 B Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. “Disebutkan bahwa “Dalam Bidang Intelijen Penegakan Hukum , Kejaksaan berwenang menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan. Dana desa merupakan program pembangunan pemerintah sehingga hal ini menjadi bagian tanggung jawab Kejaksaan dalam memberikan dukungan dan pengamanan demi tercapainya tujuan pembangunan seutuhnya.

Baca Juga :  Gelar Apel Gabungan Dan Halal Bihalal Bupati OKU Sampaikan Kabar Baik Bagi ASN

Jaga Desa Merupakan Program hasil Kerja sama antara Kejaksaan gung (Kejagung) dan Kementrian esa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam rangka mengawal penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa Kerjasama antara Kejaksaan RI dan Kementrian PDTT di Bidang Pengawalan Pendistribusian dan Pemanfaatan Dana Desa merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Desa Pada Tanggal 15 Maret 2018. Program Jaga Desa ini membantu Penyelenggara tidak lakukan hal – hal Jain (Penyimpangan). Karena Pencegahan lebih baik dari pada Penindakan.

Kasubsi Sospol Kejari OKU Abdullah Arby., menambahkan,” adapun masalah tentang kegiatan desa. Program Jaga Desa untuk Mewujudkan Pemahaman yang sama antara perangkat Pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan Aparat Penegak Hukum, dalam mengawal Pendistribusian dan Pemanfaatan Dana Desa, dan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan Desa-Desa,” tukasnya.

Ditempat yang sama Muhammad Al Ghazali, S.STP., M.AP., Kepala bidang penataan desa perencanaan Pembangunan Desa Dinas PMD Kabupaten OKU juga menyampaikan peraturan tentang pengelolaan Dana Desa.

Di penghujung acara tersebut diadakan sesi tanya jawab dan photo bersama. (PS@di)

Print Friendly, PDF & Email

No More Posts Available.

No more pages to load.