Kepala Devisi Pemasyarakatan Kanwil Sumsel Dadi Mulyadi Pimpin Razia Di Rutan Baturaja

Baturaja, Penasriwijaya.com – Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas IIB Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (Kab.OKU) mengelar kegiatan razia rutin. Rabu (15/9/2021) pukul 19.30 WIB. Malam.

Kali ini giat razia rutin tersebut di dipimpin langsung oleh kepala Devisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Selatan (Sumsel) Dadi Mulyadi, Bc.IP.SH.MH., didampingi Kepala Rutan Baturaja Kabupaten OKU Royhan Al Faisal, Amd,IP, SH.MH., dan dihadiri Kepala RUPBASAN Baturaja, Budi Istiawan A.md.IP., serta anggota petugas rutan Baturaja, Kabupaten OKU.

Razia yang dilakukan oleh seluruh petugas Satgas Kamtib Rutan kelas II B Baturaja itu memeriksa semua kamar tahanan bagi warga binaan rutan Kelas II Baturaja.

Hal itu disampaikan oleh kepala Devisi Pemasyarakatan Kanwil Sumsel Dadi Mulyadi, Bc.IP.SH.MH., saat dikonfirmasi awak media. “Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkotika dan mencegah agar tidak sampai terjadi kebakaran yang bisa membahayakan bagi warga binaan Rutan Baturaja Kabupaten OKU.

“Saat dilakukan razia pemeriksaan pada kamar tahanan bagi warga binaan Rutan Baturaja didapatkan barang – barang berupa, sendok setenlis, Gunting, kaleng rokok, kartu perdana, kartu Remi, mangkok beling, kuali, obat dan minyak goreng, alat masak, ada juga minyak tanah, dan benda tajam seperti gunting dan masih ada yang lainnya.

Malam ini seluruh petugas Satgas Kamtib Rutan kelas II Baturaja melaksana kegiatan Razia disemua kamar/blok warga binaan Rutan kelas II B Baturaja,”ujarnya.

Hal ini bertujuan guna untuk meningkatkan kinerja Satgas Kamtib Rutan Baturaja untuk mengantisipasi agar terjadi seperti, kebakaran yang bersumber dari kabel – kabel listrik yang belum lama ini terjadi kebakaran di Lembaga pemasyarakatan Jakarta pada tanggal (08/09/2021) lalu,” pungkasnya.

Polres OKU Menyambut Lima Puluh Personel Brimob Polda Sumsel

Baturaja, Penasriwijaya.com – Sebanyak 50 (Lima Puluh) Personel BKO Brimob Polda Sumatera Selatan (Sumsel) tiba di Mako Polres OKU. Kamis (26/08/2021) sekira Pukul 13:00 WIB.

Kedatangan para personel Brimob Polda Sumsel di Polres OKU di sambut oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) OKU diwakili Kabag OPS Polres OKU AKP Yulfikri, S.H., dan dilanjutkan Apel Konsolidasi Serpas personil BKO Brimob Polda Sumsel serta personel gabungan Polres OKU di Gedung Wira Satya Polres OKU.

Kegiatan Apel Konsolidasi Serpas personil BKO Brimob Polda Sumsel di Polres OKU dipimpin oleh Kabag Ops Polres OKU bersama Kasubbag Dal OPS Bag Ops Polres OKU, Para Kapolsek Jajaran Polres OKU, Para Kanit Binmas Jajaran Polres OKU, Perwakilan Bhabimkamtibmas Polres OKU.

Peserta Apel Konsolidasi Serpas personil BKO Brimob Polda Sumsel di Polres OKU sebanyak 50 personil Brimob Polda Sumsel, 61 personil Gabungan Polres OKU.

Setelah pelaksanaan Apel Konsolidasi Serpas personil BKO Brimob Polda Sumsel dilanjutkan dengan arahan dan penekanan yang di sampaikan oleh Kabag Ops Polres OKU dalam arahannya beliau mengatakan untuk bersama – sama melakukan kegiatan Mitigasi Karhutla sesuai dengan titik Hotspot.

“Kemudian Lakukan himbauan larangan Karhutlah, Lakukan Sosialisasi Maklumat Kapolda Sumsel terkait larangan Karhutla. Dalam melaksanakan tugas agar senantiasa dilakukan dengan cara Humanis serta hindari pelanggaran sekecil apapun,” terangnya.

Kedatangan personil Brimob Polda Sumsel dalam rangka kegiatan Mitigasi dan penanggulangan Karhutlah di Wilayah Kab.OKU.

Pelaksanaan mulai tanggal 26 Agustus 2021 s/d 08 September 2021 sesuai lampiran surat perintah Kapolda Sumsel tentang BKO Personil Brimob dalam Rangka kegiatan Mitigasi Dan Penanggulangan Karhutlah di Polres jajaran.

Selanjutnya 50 personil Brimob Polda Sumsel bergeser ke 11 (sebelas) Polsek jajaran Polres Oku dengan dilaksanakan penjemputan langsung oleh Kapolsek jajaran Polres OKU (SP@di/Ril)

Di Hari Jadi Pramuka Yang Ke-60 PLH Bupati OKU Menerima Penghargaan

Baturaja, Penasriwijaya.com – Pelaksana Harian (PLH) Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (Kab.OKU) Drs. H. Edward Candra.MH., menjadi salah satu penerima lencana Tanda Penghargaan Orang Dewasa (TPOD) dengan lencana penghargaan Darma Bakti sebagai Andalan Kwarda Sumatera Selatan (Sumsel) yang

bertempat di lapangan merdeka Alun – alun Utara Kota Pagar Alam Kamis, (19/08/2021).

Penghargaan ini diberikan bagi anggota pramuka dewasa yang aktif dan memberikan sumbagsih besar terhadap kemajuan serta kepentingan proses kependidikan kepramukaan khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

“Momen peringatan hari jadi Pramuka Ke-60 tahun 2021 hendaknya benar – benar dimanfaatkan Pramuka untuk membuktikan perannya dalam menekan penyebaran Covid-19 di seluruh penjuru Sumsel.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya., sebagai Inspektur upacara pada peringatan Hari Pramuka Ke-60 Tahun 2021 tingkat Daerah Sumsel yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Alun – alun utara Kota Pagaralam,
secara virtual, dari Griya Agung tadi pagi.

Wakil Gubernur Sumsel dalam sambutannya juga menyatakan,”ini saatnya Pramuka ikut membantu pemerintah dan masyarakat. Caranya dengan membuat program sosialisasi hingga level Kabupaten/Kota. Bukan hanya ke SMA dan SMP tapi ke SD juga mengenai pemahaman soal PPKM dan mengajak masyarakat disiplin prokes dengan menerapkan 6 M.

Lebih jauh Mawardi Yahya mengatakan,”selain aktif membantu pemerintah menghadapi pandemi Covid-19, keluarga besar Gerakan Pramuka dapat menjadikan momentum bersejarah ini untuk meningkatkan peran Pramuka dalam sebagai organisasi pendidikan dan kaum muda yang aktif mendidik dan membina guna membangun tunas bangsa yang berkepribadian dan berkarakter siap menjadi garda terdepan dalam menjaga ideologi bangsa demi utuhnya NKRI,” terangnya.

Keberadaan anggota Pramuka hendaknya terus menjadi teladan bagi masyarakat. Termasuk Pramuka Siaga, Penggalang maupun Penegak. Untuk terus meningkatkan eksistensi gerakan ini.  Mawardi Yahya meminta kepada pengurus agar memasang papan nama gugus depan (Gudep) di tiap – tiap sekolah baik negeri maupun swasta,” imbuhnya.

Dirinya juga mengharapkan agar Pramuka dapat menjadi garda terdepan untuk mengkampanyekan tentang cara pencegahan dan penanganan Covid-19 kepada Masyarakat.

Meski masih dapat bergembira karena masih bisa merayakan hari jadi di tengah pandemi Covid-19, namun Pramuka juga harus tetap disiplin menahan diri, prihatin, dan berusaha membantu menanggulangi pandemi Covid-19. Hal ini juga sesuai dengan tema peringatan HUT Pramuka Tahun 2021 yakni “Pramuka Berbakti Tanpa Henti Memasuki Adaptasi Kebiasaan Baru dengan Kedisiplinan dan Kepedulian Nasional,” jelasnya.

Turut hadir dalam acara ini, Ketua dan Wakil Ketua Kwarda Sumsel, Wakil Ketua Binamuda Kwarda Sumsel H.M. Giri Ramanda Kiemas, Kamabicab dan Ka Kwarcab Se-Sumsel serta tamu undangan lainnya.(SP@di/Red)

Kementerian Hukum dan HAM RI Membuka Pendaftaran CPNS Tahun 2021

Jakarta, Penasriwijaya.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenkumhamRI) memanggil putra putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi insan pengayoman sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada tahun 2021 ini, Kemenkumham membuka pendaftaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan jumlah formasi sebanyak 4.558 orang. Terdiri dari 253 formasi tenaga kesehatan dan 4.305 formasi tenaga teknis.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto menjelaskan,” formasi tenaga kesehatan diperuntukkan bagi jabatan dokter, perawat, dan bidan.

“Sementara itu formasi tenaga teknis diperuntukkan bagi jabatan pranata komputer, analis hukum, dan pembimbing kemasyarakatan bagi jenjang pendidikan D-3, S-1, dan S-2. Ada pula jabatan penjaga tahanan serta pemeriksa keimigrasian bagi jenjang pendidikan SMA,” terang Sekjen Kemenkumham.

Lebih lanjut, Sekjen menyampaikan bahwa Kemenkumham membuka formasi umum, formasi lulusan terbaik atau cumlaude, dan formasi disabilitas. Peserta yang memilih formasi cumlaude akan memiliki persyaratan tersendiri. Demikian juga, bagi para penyandang disabilitas.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui peserta untuk dinyatakan lulus seleksi CPNS. Pertama, peserta dapat melakukan pendaftaran secara online melalui laman, sscasn.bkn.go.id pada 30 Juni – 21 Juli 2021. Pada tahap ini, peserta diwajibkan membuat akun. Setelah berhasil membuat akun, peserta mengikuti seleksi administrasi dengan mengunggah dokumen sesuai persyaratan untuk diverifikasi oleh panitia,” terangnya.

“Seiring dengan diselenggarakannya pendaftaran online, tahap proses seleksi admnistrasi dan pengumumannya dilaksanakan sekitar tanggal 28 – 29 Juli 2021. Para calon peserta dapat secara langsung melihat apakah mereka lolos seleksi administrasi atau tidak, dalam kurun waktu tersebut. Bagi calon peserta yang tidak lulus seleksi administrasi, diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan pada kisaran tanggal 30 Juli sampai 01 Agustus 2021. Panitia akan memberikan jawaban sanggah sekitar tanggal 30 Juli – 08 Agustus 2021,” imbuhnya.

“Untuk menghindari permasalahan dalam masa pendaftaran dan seleksi administrasi, disarankan sebelum mendaftar di laman BKN, calon peserta terlebih dahulu membaca secara detil dan seksama terkait berbagai syarat dan ketentuan yang diperlukan di laman cpns.kemenkumhan.go.id. Hal ini untuk menghindari calon peserta gugur dalam proses seleksi administrasi. Persyaratan yang disampaikan dalam laman BKN adalah persyaratan secara umum. “Bagi para pelamar CPNS Kemenkumham, secara spesifik persyaratan ada dalam laman cpns.kemenkumham.go.id. Apabila tidak teliti, calon peserta bisa gugur dalam tahap seleksi administrasi.

Tahap berikutnya adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperkirakan tanggal 25 Agustus – 04 Oktober 2021 dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Materi soal yang diujikan saat SKD adalah Tes Intelejensi Umum (TIU), Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Hasil SKD akan diumumkan kira￾kira tanggal 17 – 18 Oktober 2021.

Peserta yang dinyatakan lulus SKD selanjutnya akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang terdiri dari CAT, Ujian Praktek dan Wawancara (bagi pelamar Non-SLTA) dan Tes Kesamaptaan, Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (bagi pelamar SLTA).

Adapun tanggal pelaksanaannya akan diinfokan melalui laman resmi cpns.kemenkumham.go.id. Tahap terakhir adalah tahap yang paling ditunggu-tunggu peserta tes CPNS, yaitu tahap pengumuman.

Kelulusan CPNS Kemenkumham 2021 diumumkan sekitar tanggal 18 -19 Desember 2021. Masyarakat diberikan waktu untuk masa sanggah pengumuman akhir dariseleksi CPNS antara tanggal 20 – 22 Desember 2021. Panitia akan memberikan jawaban sanggah pada 20 – 29 Desember 2021, dan pengumuman akhir yang bersifat final dikeluarkan sekitar tanggal 30 – 31 Desember 2021.

Untuk mendapatkan kader yang berkualitas dan berintegritas, Kemenkumham berkomitmen menyelenggarakan seleksi CPNS secara profesional dan akuntabel. Peserta dihimbau untuk tidak percaya pada pihak – pihak manapun yang menawarkan bantuan dengan imbalan, karena setiap peserta akan dinilai berdasarkan kemampuannya masing – masing.

“Jika ada pihak yang menawarkan bantuan bisa meluluskan peserta, jangan percaya. Saya pastikan itu bohong,” tegas Sekjen.

Peserta dan masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi jalannya proses seleksi dengan memberikan laporan pengaduan kecurangan ke nomor layanan pengaduan 0812 8875 1988.

“Proses seleksi dapat dipantau oleh publik. Kalau ada kecurigaan terjadi kecurangan, silahkan laporkan pada nomor layanan pengaduan yang ada. Akan kami tindak lanjuti,” tuturSekjen.

Peserta juga diharapkan berhati – hati dengan peredaran informasi – informasi tentang seleksi CPNS Kemenkumham yang tidak akurat, karena akan merugikan peserta sendiri. Pasalnya, pada momen ini banyak akun media sosial tidak resmi yang turut menyebarkan informasi.

Hati – hati juga terhadap laman atau akun fake (palsu) yang namanya dibuat mirip/identik dengan akun atau laman resmi milik kemenkumham. Panitia hanya memberikan informasi
resmi terkait seleksi CPNS di laman cpns.kemenkumham.go.id, serta akun IG@cpns.kumham dan akun @kemenkumhamri yang sudah centang biru,” pungkas Sekjen. (Tim/Ril/PSJ)

Pemeriksaan BPK Kemenkumham Berhasil Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Jakarta, Penasriwijaya.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan tahun Anggaran 2020.

WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan Opini WTP diserahkan langsung Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, Senin (28/06/2021) pukul 10.30 WIB., bertempat di Ruang Rapat Menkumham.

Opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan empat kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Dalam mekanismenya, Laporan keuangan wajib disampaikan kementerian/lembaga (K/L) kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Capaian ini merupakan kali ke delapan bagi Kemenkumham yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk Tahun Anggaran 2020. Dimana setengah lusin dari jumlah tersebut diperoleh secara berturut-turut sejak 2015.

Hasil ini pun melengkapi raihan sempurna terhadap LKPP yang juga menggondol penghargaan serupa. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan LKPP Tahun 2020 mendapatkan opini WTP untuk kelima kalinya diperoleh pemerintah sejak 2016.

Sejak digelar pada 2004, atau tepatnya setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terbit, Kemenkumham tercatat sudah delapan kali meraih opini WTP yakni pada tahun 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Ini berarti dalam enam tahun terakhir, sejak 2015 hingga sekarang, Kemenkumham berturut-turut meraih opini WTP.

Selain itu, Kemenkumham juga meraih empat kali opini WTP Dengan Paragraf Penjelas, yakni pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2014.

Menkumham, Yasonna H. Laoly mengucapkan terima kasih dan apresiasi, baik kepada BPK maupun kepada seluruh jajaran Kemenkumham, atas tercapainya opini WTP ini. Yasonna mengungkapkan capaian opini WTP murni ini merupakan capaian ke delapan kalinya sejak tahun 2011.

“Terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin baik antara tim BPK dengan Kemenkumham, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,” kata Yasonna.

“Kami akan terus dan selalu bekerja keras menjaga kepercayaan yang diberikan oleh BPK dengan berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemenkumham secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sejak dirinya memimpin dan bertindak selaku pengguna anggaran di Kemenkumham, Yasonna telah berupaya keras agar pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

“Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan dan BMN bukanlah hal yang mudah, karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi,” ucap Yasonna.

Proses panjang pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki SPIP yang memadai, memperhatikan kesesuaian dengan SAP, serta diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Semua itu dilakukan guna mendukung terwujudnya good governance di lingkungan Kemenkumham.

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bagi kami juga merupakan sebuah bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan BMN Kemenkumham. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi faktor pendorong bagi kami untuk segera memperbaiki diri,” ucap menkumham.

Di sisi lain, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto mengungkapkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham tahun 2020,

pihaknya tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Menurut kami, laporan keuangan Kemenkumham menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, (untuk) realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan SAP,” kata Hendra.

Hendra menilai, tentunya capaian ini merupakan prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi.

“Karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengapresiasi atas kerja keras, dan kerja sama seluruh jajaran Kemenkumham di dalam penyusunan laporan keuangan ini.

“Mempertahankan capaian opini WTP di tengah situasi pandemi Covid-19 relatif besar tantangannya,” kata Andap.

“Alhamdulillah, kerja keras para pihak di jajaran Kemenkumham, berhasil memberikan laporan keuangan yang terbaik, Apresiasi tinggi saya berikan kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas hasil membanggakan ini,” tuturnya.

Dalam pertemuan ini juga dihadiri Wakil Menkumham, Auditor Utama I BPK RI selaku Penanggung Jawab beserta Tim Pemeriksa, para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Unit Utama Kemenkumham, para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual, dan para Pejabat Pengelola Keuangan dan BMN di lingkungan Kemenkumham.
(Ril/Tim/PSJ)

Kurang Dari 1×24 Jam Pelarian Napi Suhaimi Kandas Oleh Tim Satgas Lapas Sorulangun

Musi Rawas, Penasriwijaya.com – Salah satu Narapidana Lapas Surulangun bernama Suhaimi bin Sujari yang sebelumnya diketahui Kabur sekitar Pukul 09.30 WIB Senin, (28/06/2021) kandas di tangan satgas Lapas Surulangun.

Usaha Suhaimi bin Sujari Warga Talang Tumbur, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali berhasil di gagalkan oleh Tim Satgas Surulangun

Dengan kesigapan dan Cekatan Tim satgas menangkap kembali Suhaimi pada pukul 11 Siang di Kota Jambi

Dikonfirmasi terhadap Kalapas Surulangun Indra Yudha mengatakan bahwa telah melaporkan terkait kejadian ini kepada Kakanwil Kemenkumham Sumsel

“Dengan tindakan cepat, kami langsung membuat tim dan melakukan pencarian dan pengejaran. Kesigapan dari petugas membuahkan hasil yaitu tertangkapnya kembali suhaimi” tutur Indra Yudha

“Hal ini, tentu akan menjadi evaluasi kita kedepannya untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan ” tutup Kalapas Surulangun (Tim/PSJ)

Kejari OKU Melalui Surat Kuasa Khusus PT. Minanga Ogan Membayar Iuran Tunggakan BPJS Kesehatan

Baturaja, Penasriwijaya.com – Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu (Kejari OKU) mengadakan rapat Koordinasi bersama BPJS Prabumulih Sumatera Selatan (Sumsel). Kamis (10/6/2021) bertempat di aula Kejari OKU.

Acara Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari OKU) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih Yunita Ibnu, SE., AAK., Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten OKU Fitrianda Aria Sasmita, S.Kep., Kasi Datun Kejari OKU Amalia Sari, SH., MH., Kasi Intel Variska Adrina Kodriyansah, SH., MH., Kasi Pidum Armein Ramadhani,SH., dan staf serta pegawai BPJS.

“Terima kasih atas keberhasilan dari Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari OKU dalam melakukan penagihan pembayaran tunggakan Iuran dari PT. Perkebunan Minanga Ogan,”kata Kepala BPJS cabang Prabumulih Yunita Ibnu SE. Aak., saat diwawancarai wartawan.

BPJS Kesehatan ini adalah hak – hak dari karyawan yang harus diperhatikan serta di penuhi oleh pihak yang memperkerjakan karyawannya dari perusahaan itu sendiri,”ucapnya.

Ditempat yang sama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari OKU) Bayu Paramesti, SH., menyampaikan,” hal ini bermula datangnya surat dari kepala cabang BPJS Prabumulih dan kita buatkan surat kuasa khusus, setelah itu kita melakukan pemanggilan serta bernegoisasi terhadap PT.Minanga Ogan,” kata Kajari OKU.

“Alhamdulillah dengan berkomitmen korporasi yang baik dari Karyawan, Dereksi PT. Minanga Ogan sudah menyelesaikan sebagian tunggakan Iurannya, dari mulai Bulan Juni 2020 sampai Bulan Februari 2021, dari jumlah besarnya: 1.340.000.000.000.00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan baru menyelesaikan 925.000.000.00,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) mudah – mudahan untuk kedepannya PT. Minanga Ogan dapat menyelesaikan tunggakannya kepada BPJS Kesehatan,” jelas Kajari OKU.

Inilah salah satu kerja dari pihak Kejaksaan dalam melaksanakan dan mendukung program pemerintah dan salah satunya mewujudkan program pemulihan Ekonomi Nasional, serta hal ini juga bisa bermanfaat untuk para karyawan. Karyawan tidak lagi kawatir masalah jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan ini, juga karyawan dapat bekerja dengan baik,”terang Kajari OKU.

Hal ini adalah kerjasama JPN dengan BPJS Kesehatan dan kedepannya kita siap untuk membantu,” pungkas Kajari OKU. (SP@di)

Berikan Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Kemenkumham Ajukan Anggaran Kepada Komisi III DPR RI

Jakarta – Penasriwijaya.com Kementerian Hukum dan HAM ajukan anggaran sekitar 55 milyar rupiah pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2022 untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (07/06/2021) siang di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rebuplik Indonesia (RI) Jakarta.

“Kementerian Hukum dan HAM ajukan program Bantuan Hukum Litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp47.872.000.000 dan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp8.493.320.000 di 33 Provinsi,” ujar Eddy.

Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tersebut pada pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan merekrut Organisasi Bantuan Hukum yang diseleksi terlebih dahulu.

Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI. Benny K. Harman dari Fraksi Demokrat

Dirinya menyatakan bahwa anggaran Pembinaan Hukum Nasional seharusnya lebih diprioritaskan. “Tapi kenapa anggaran BPHN lebih kecil dari Pemasyarakatan?,” tanyanya.

Hal senada juga disampaikan Mohamad Rano Alfath dari Fraksi PKB. “Program Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ini bagus. Kalau bisa dibesarkan lagi anggarannya,” ucap Rano.

Kriteria masyarakat miskin pada bantuan hukum tersebut berdasar pada UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yang salah satunya dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.

“Prosedurnya adalah calon Penerima Bantuan Hukum atau Pemohon Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan dokumen identitas, SKTM, dan dokumen perkaranya,” ujar Kepala Bidang Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Dwi Rahayu Eka Setyowati pada kesempatan terpisah.

Sementara itu, Bantuan Hukum Non Litigasi nantinya akan diterapkan pada sembilan program kegiatan. “Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi terdiri dari Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi Kasus, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan di Luar Pengadilan, dan Drafting Dokumen Hukum,” papar Dwi.

Selain Penegakan Hukum Nasional, poin lain dalam Prioritas Nasional ke-7 adalah Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Penegakan Hukum Nasional, Reformasi Kelembagaan Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Sementara itu Prioritas Nasional lainnya adalah memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. (Tim/PSJ)

Dirilis oleh:
Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Kementerian Hukum dan HAM

Ikuti Upacara Hari Lahir Pancasila Kalapas Muara Enim Beserta Jajaran Kenakan Baju Adat

Muara Enim, Penasriwijaya.com – Upacara peringatan hari lahir Pancasila yang di pimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo di ikuti Kalapas Muara Enim Herdianto beserta Jajaran secara Virtual Selasa, (01/6/2021).

Upacara yang di gelar di Halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat tersebut di ikuti oleh seluruh Stake Holder dan Komponen masyarakat melalui siaran TV, Kanal Youtube dan Media Elektronik lainnya.

Dalam amanatnya, Presiden Jokowi mengatakan,” peringatan hari lahir Pancasila harus benar – benar kita manfaatkan untuk mengokohkan nilai – nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Walaupun Pancasila telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia ini berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan.

“Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan, yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan dab ideologi transnasional cenderung yang semakin meningkat,”Jelas Jokowi.

“Kontestasi ideologi revolusi industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, berinteraksi dan berorganisasi. Dalam skala besar negara ketika Konektivitas 5G melanda dunia maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat dan ini bisa digunakan oleh ideologi ideologi transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia ke seluruh kalangan” Tambahnya

“Saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi semua ini, perluasan dan pendalaman nilai – nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara – cara biasa diperlukan hal baru yang luar biasa yaitu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama revolusi industri 4.0 dan Pancasila harus menjadi Pondasi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan,” lanjut Presiden RI Jokowi

Presiden RI Jokowi mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai pancasila dalam mewujudkan Indonesia Maju.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas llB Muara Enim Herdianto menuturkan,” dengan mengenakan Baju Adat Daerah merupakan Representasi dari pada Kebhinekaan bangsa Indonesia namun tetap satu, hal itu merupakan sebagai suatu kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

“Sebagaimana amanat Bapak Presiden, maka sudah seyogyanya kita bergotong – royong untuk terus melahirkan prestasi untuk kemajuan bangsa dan negara” ungkap Herdianto. (PSJ/Tim)

Tinjau BLP Lapas Muara Enim, Kadivpas Kemenkumham Sumsel Dadi Mulyadi : Lapas Muara Enim Luar Biasa

Muara Enim, Penasriwijaya.com – Kunjungan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Dadi Mulyadi beserta Rombongan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi di Lapas Muara Enim menjadi hal yang berkesan saat meninjau pusat pembinaan Kemandirian yaitu Balai Latihan Produktif (BLP) Lapas Muara Enim. Jum’at, (21/5/2021).

Pada kesempatan tersebut, Kadivpas memberikan Pujian kepada Kalapas Muara Enim Herdianto beserta seluruh jajarannya yang telah begitu optimal dalam pelaksanaan Pembinaan Kemandirian bagi para Warga Binaan ” Lapas Muara Enim Luar Biasa, Balai Latihan Produktif (BLP) di Lapas Muara Enim ini patut menjadi contoh bagi Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Lain” Puji Kadivpas saat melihat hasil karya Warga Binaan

“Hasil karya para Warga Binaan ini harus segera di usulkan pada kegiatan Pameran Sriwijaya EXPO Tahun 2021 ini. Pameran tersebut menjadi ajang bagi UPT Pemasyarakatan untuk mempromosikan hasil karya-karya Warga Binaan serta suatu bukti bahwa Warga Binaan khususnya di Lapas Muara Enim mendapatkan pembinaan yang sangat baik dari para petugas,” terang Kadivpas.

Terlihat KadivPas Kanwil Kemenkumham Sumsel Dadi Mulyadi begitu terkesan dengan pelaksanaan Pembinaan Kemandirian di Lapas Muara Enim

Ditempat yang sama, Kalapas Muara Enim Herdianto menuturkan bahwa Lapas Muara Enim akan terus memberikan Layanan terbaik bagi Warga Binaan maupun Masyarakat umum lainnya.

“Balai Latihan Produktif Lapas Muara Enim telah banyak melakukan kerjasama dengan pihak eksternal terkait proses pembekalan pelatihan keterampilan maupun para Warga Binaan maupun pemesanan, Mulai dari BLK Disnaker Muara Enim, Perusda Muara Enim, Disperindag Muara Enim, para Rekan-Rekan Media (AWDI), Organisasi Kepemudaan PUMA Muara Enim, LKP Zakiya dan masih banyak lagi” Imbuhnya

“Karya Warga Binaan sangat di respon baik oleh Masyarakat Luar, terlihat dengan banyaknya pemesanan seperti Peci Batik, Masker, Kain Jumputan Lemang, Meja, kursi dan Furniture Lainnya serta saat ini BLP Lapas Muara Enim mendapatkan pemesanan baju dinas Pegawai Perusda Muara Enim yang di buat oleh para Warga Binaan,”jelas Herdianto.

Herdianto juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung Lapas Muara Enim, khususnya kepada Bapak Kadivpas yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya untuk kemajuan di Lapas Muara Enim,” pungkas Herdianto.

Pada saat peninjauan BLP Lapas Muara Enim, Kadivpas Dadi Mulyadi dan rombongan turut mengenakan langsung Peci Batik serta berkesempatan mengukur Baju yang akan di buatkan oleh para Warga Binaan Lapas Muara Enim. (Tim/PSJ)